waktoe.ID – Gerakan warga yang menuntut agar adanya perbaikan jalan dari Blok D, Geragai – Mendahara Ilir di hari Kedua yang rencananya akan mendatangi kantor Bupati Tanjab Timur, dan gedung DPRD, Kamis, 29 Desember 2022.
Reporter Kantor Berita Waktoe akhirnya mengonfirmasi persoalan jalan yang dikeluhkan warga ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui seluler.
Disampaikan Dedy Novrianika, Kepala Dinas PUPR Tanjab Timur, panjang jalan Geragai – Mendahara lebih kurang 34 km, sedangkan untuk antisipasi musim hujan, ke depan kami prioritaskan penanganannya saat musim panas, sehingga disaat musim penghujan kondisi jalan tidak mengganggu mobilitas orang dan barang.
“Dari Geragai ke Mendahara telah dipetakan kerusakan jalan dimana, rusak berat sebanyak 49 titik, sekitar 3km, rusak ringan 5 kilometer, dan kondisi sedang dan baik 26 km”, kata Dedy Novrianika.
Ditambahkannya, Persoalan jalan rusak di Geragai – Mendahara, hari ini (29/12) kita masukan alat ke lokasi dan akan melakukan penanganan darurat.
Saat disinggung permohonan kerjasama lintas sektoral dengan pihak swasta, perusahaan di Maret 2022 yang lalu, Wabup Robby Nahliansyah mengatakan sejak dulu sebetulnya pola kita karena keterbatasan anggaran pemerintah maka kita minta bantuan ke perusahaan -perusahaan untuk mengantisipasi kondisi jalan yang rusak jelang musim hujan termasuk di titik Geragai – Mendahara Ilir.
Nah, berbagai pihak harus sadar tentang masalah ini, baik pemerintah, pengguna jalan dan masyarakat umum. “Kita tidak bisa menunjuk hidung satu orang saja”, ungkapnya.
Sebetulnya, kalau di petakan yang rusak parah itu menuju Mendahara Ilir seperti di blok A, 35, jadi masuk wilayah Geragai. Karena APBD tidak cukup solusinya ya harus bahu-membahu berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.
Sementara itu, diketahui pemerintah malah mengalokasikan anggaran pembangunan batas jalan dan trotoar di kawasan Pemda, dan disampaikan Kadis PUPR, Trotoar juga perlu perbaikan karena kawasan perkantoran bagian dari wajah Tanjab Timur. Soal prioritas infrastruktur yang dikategorikan tersier silahkan tanyakan ke Bappeda saja.
Aksi demo di gedung dewan mengkritik Dua wakil Dewan dari dapil Tiga yang membawahi Geragai dan Mendahara bahkan salah satunya sebagai pimpinan dewan yang belum bekerja secara maksimal. Basok selaku koordinator aksi pun mengkritik keberadaan perusahaan besar yang berusaha di Geragai dan Mendahara. “Jika perusahaan itu tidak peduli izinnya dicabut dan ditutup saja”, pintanya.
LIHAT VIDIO:
