Tambang Tanah Urug Liar Muncul Lagi, Hukum Berpihak Kemana?

Disaat Satu pelaku tambang liar tanah urug dijadikan tersangka di Tanjab Timur, pelaku yang lain melenggang tanpa beban. Hukum berpihak kemana?

waktoe.id – TANJAB TIMUR. Upaya penertiban praktik tambang liar tanah urug (Pertambangan Batuan) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkesan tebang pilih. Ironis, dimana disaat pelaku (K) dinyatakan tersangka dan proses hukum terus berjalan, tetapi pelaku tambang liar lainnya di diamkan tanpa tersentuh hukum.

Di awal tahun 2022, salah satu lokasi tambang liar jenis tanah urug di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat melenggang terus melakukan usaha penambangan liar tanah urug, meski tak memiliki legalitas yang lengkap.

UU No.3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA DALAM BAB XI A DISEBUT SIPB (SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN)

Laporan dari Fikser Kantor Berita Waktoe, menyampaikan praktik penambangan liar tanah urug sudah berjalan sekitar Tiga bulanan terakhir. Tanah tersebut dipesan oleh salah satu perusahaan perkebunan Kelapa Sawit (M) yang ada di Tanjung Jabung Timur. Lokasinya tambang liar tersebut di Bukit Naga Ukir, Kelurahan Rano Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saat di konfirmasi Direktur PT. MAI, Andy Fauzy Siregar melalui selulernya beberapa waktu yang lalu membenarkan melakukan pembelian tanah urug di kuwari Bukit Naga Ukir. Tetapi menyanggah bahwa membeli di tempat ilegal.

“Kami membeli dari penjual yang berizin, ya, CV. Sartika Karya Mandiri, ” Belanya.

Sementara, Inos Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah membenarkan dan telah menarik retribusi terhadap CV. Sartika Karya Mandiri. “Ini telah berizin, kita diberikan buktinya kok, maka kita berani menarik retribusi, ” Ungkap Inos.

Saat disinggung bahwa izin masih eksplorasi?, Inos mengatakan Kita diberi surat di situ tertera IUP, jadi yang menyatakan eksplorasi atau produksi tidak ada dan bagaimana membuktikannya?.

Kita pun tidak mendapatkan tembusan dari pusat, waktu masih di Provinsi aja, kita juga jarang dapat tembusan hingga saat itu, kita minta audiensi agar ada kesamaan persepsi.

Ditambahkan Inos, kebenaran apakah CV Sartika Karya Mandiri pada posisi eksplorasi atau produksi kemana dan dimana?, itu yang jadi permasalahan.

Diperoleh dari sumber terpercaya, ternyata Izin CV. Sartika Karya Mandiri baru sebatas izin Eksplorasi.  Izin Operasi Produksi untuk dapat beroperasi atau berproduksi, mengolah dan menjual belum di kantonginya.

Diketahui, IUP Operasi Produksi  adalah  Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambanganIUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi

Masih dari sumber yang sama menyatakan, CV. Sartika Karya Mandiri dalam progres  pemenuhan kajian lingkungan (UKL-UPL), perizinnya baru sampai izin eksplorasi.

Berdasarkan Pasal 36 UU no 3 Tahun 2020, tahapan IUP terdiri dari 2 langkah yaitu eksplorasi dan operasi produksi. Eksplorasi akan berisi mengenai kegiatan penyelidikan secara umum, studi kelayakan dan eksplorasi. Sedangkan untuk operasi produksi terdiri atas kegiatan penambangan, konstruksi, pengolahan atau pemanfaatan hingga pengangkutan sampai penjualan.

Mengelabuhi Demi Rente

Keberanian mengelabui para pihak dengan menyampaikan bahwa usaha tambang tanah urug sudah berizin lengkap?, demi keuntungan

Perizinan CV. Sartika Karya Mandiri di bidang pertambangan bantuan (tanah urug) diyakini baru pada tahap eksplorasi, sedangkan ijin produksinya masih dalam progres. Tetapi, keberadaanya pun sudah beroperasi dan mengatakan ke institusi pemerintah (Badan Keuangan Daerah) Kab. Tanjung Jabung Timur bahwa ijinnya sudah lengkap, hingga retribusi pun bisa di tarik.

Begitupun terhadap pembeli yang lain dengan mengatakan hal yang sama, hingga semua yang terkait pun percaya.
Ternyata, ini hanya akal-akalan pihak penanggungjawab perusahaan agar dapat mengumpulkan rente (uang, red). Lantas bagaimana?, tentu negara dirugikan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pihak-pihak terkait, dan kerugian lingkungan dengan melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilandasi uji lingkungan yang benar. Kerusakan lingkungan akan berdampak di kemudian hari.

Artikel Terkait
album-art
Menyilau Hari Jadi Klaten
ADVERTISING